DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

1.        Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Alasan dan t

2.       Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Teknis: Struktur Org

3.       Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Perincian ju

4.      Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Teknis: SOP Pengelol

5.       Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Denah atau p

6.      Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Teknis: Alamat dan K

7.       Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Gambaran kon

8.      Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Teknis: Perincian ju

9.      Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Hasil pengec

10.    Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Ketentuan ko

11.      Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Teknis: Rekomendasi

12.    Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Teknis: Gambar dan F

13.    Menggunakan Gudang (Tempat Penyimpanan Permanen Bahan Peledak) - Persyaratan Khusus: Data jumlah

14.    Menggunakan Gudang (Bangunan/Kon-tainer) Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Peledak (Kontainer di

15.    Menempatkan dan Menggunakan Kontainer di atas Instalasi Pemboran (Rig) atau Kapal/Barge di Lepas

16.    Menyimpan Sementara Bahan Peledak (Bila Menggunakan Bangunan/Kon-tainer Komersial Milik Pihak Ket

1.   Persyaratan Khusus: Alasan dan tujuan pendirian gudang

2.  Persyaratan Khusus: Data jumlah dan macam gudang

3.  Persyaratan Khusus: Perincian jumlah dan kapasitas masing -masing gudang

4. Persyaratan Khusus: Denah atau peta lokasi gudang

5.  Persyaratan Khusus: Gambaran konstruksi dan foto gudang

6. Persyaratan Khusus: Hasil pengecekan lapangan dari polri

7.  Persyaratan Khusus: Ketentuan konstruksi gudang perkap No 17 Tahun 2017 Pasal 60.

8. Persyaratan Teknis: Perjanjian kerja sama atau sewa Rig/Kapal/Barge untuk menempatkan kontainer handak sementara beserta masa berlakunya

9. Persyaratan Teknis: Gambar dan Foto:

1.   Konstruksi kontainer

2.  Layout kontainer.

10.    Persyaratan Teknis: Struktur Organisasi dan Tim Pengelola bahan Peledak (dilengkapi personil yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

11. Persyaratan Teknis: SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat)

12.    Persyaratan Teknis: Nama Rig/Kapal/Barge penempatan kontainer handak

13.    Persyaratan Teknis: Perincian jumlah kontainer, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing kontainer.

1.        Persyaratan Khusus: Alasan dan tujuan pendirian gudang

2.       Persyaratan Khusus: Data jumlah dan macam gudang

3.       Persyaratan Khusus: Perincian jumlah dan kapasitas masing -masing gudang

4.      Persyaratan Khusus: Denah atau peta lokasi gudang

5.       Persyaratan Khusus: Gambaran konstruksi dan foto gudang

6.      Persyaratan Khusus: Hasil pengecekan lapangan dari polri

7.       Persyaratan Khusus: Ketentuan konstruksi gudang perkap No 17 Tahun 2017 Pasal 60.

8.      Persyaratan Teknis: Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi (bila bangunan/kontai-ner berlokasi di darat)

9.      Persyaratan Teknis: Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontai-ner handak sementara beserta masa berlakunya (jika menggunakan bangunan/kontai-ner milik KKKS lain).

10.    Persyaratan Teknis: Gambar dan Foto:

1.        Konstruksi bangunan/ kontainer

2.       Layout bangunan/ kontainer.

11.      Persyaratan Teknis: Struktur Organisasi dan Tim Pengelola Bahan Peledak (dilengkapi personel yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

12.    Persyaratan Teknis: SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat)

13.    Persyaratan Teknis: Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak

14.    Persyaratan Teknis: Perincian jumlah bangunan/kontai-ner, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/kontai-ner.

1.        Persyaratan Khusus: Alasan dan tujuan pendirian gudang

2.       Persyaratan Khusus: Data jumlah dan macam gudang

3.       Persyaratan Khusus: Perincian jumlah dan kapasitas masing -masing gudang

4.      Persyaratan Khusus: Denah atau peta lokasi gudang

5.       Persyaratan Khusus: Gambaran konstruksi dan foto gudang

6.      Persyaratan Khusus: Hasil pengecekan lapangan dari polri

7.       Persyaratan Khusus: Ketentuan konstruksi gudang perkap No 17 Tahun 2017 Pasal 60.

8.      Persyaratan Teknis: Rekomendasi Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi (bila bangunan/kontai-ner berlokasi di darat)

9.      Persyaratan Teknis: Perjanjian kerja sama atau sewa bangunan/kontai-ner handak sementara beserta masa berlakunya (jika menggunakan bangunan/kontai-ner milik KKKS lain).

10.    Persyaratan Teknis: Gambar dan Foto:

1.        Konstruksi bangunan/ kontainer

2.       Layout bangunan/ kontainer.

11.      Persyaratan Teknis: Struktur Organisasi dan Tim Pengelola Bahan Peledak (dilengkapi personel yang memiliki sertifikat Juru Tembak dan/atau Pengelola Bahan Peledak)

12.    Persyaratan Teknis: SOP Pengelolaan Bahan Peledak (termasuk prosedur pengelolaan bahan peledak ketika keadaan darurat)

13.    Persyaratan Teknis: Alamat dan Koordinat Geografis Lokasi Gudang handak

14.    Persyaratan Teknis: Perincian jumlah bangunan/kontai-ner, perincian jumlah dan kapasitas dinamit dan detonator di masing-masing bangunan/kontai-ner.

1.        Surat permohonan penandasahan; (pilih salah satu):

1.        Surveyor Independen; Tandatangan Kepala Sektor Bisnis Infrastruktur PT. Surveyor Indonesia atau Kepala SBU Perdagangan Industri dan Kelautan PT. Sucofindo

2.       KKKS.

2.       Tandatangan VP SCM KKKS

3.       Summary report/Executive Summary

4.      Persetujuan laporan akhir capaian TKDN yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa

5.       Sertifikat Capaian Akhir TKDN (Khusus Surveyor Independen) / Surat pernyataan hasil verifikasi TKDN dari SCM KKKS

6.      Bukti Opening Meeting & Closing Meeting pelaksanaan verifikasi TKDN (Khusus Surveyor Independen)

7.       Laporan Hasil Verifikasi TKDN

8.      Konsep tanda sah TKDN MIGAS

9.      Khusus Pelaporan TKDN Gabungan Barang:

1.        Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukung-nya

2.       Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Gabungan Barang serta berkas pendukung (Khusus Gabungan Barang).

10.    Khusus Pelaporan TKDN Jasa / Gabungan Barang dan Jasa:

1.        Formulir Isian Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukung-nya

2.       Formulir Rekapitulasi Penilaian TKDN untuk Jasa / Gabungan Barang dan Jasa serta berkas pendukung.

1.        Surat permohonan penetapan DTT dari Kepala Teknik

2.       Surat Rekomendasi Penetapan DTT dari Ditjen Hubla, Kemenhub

3.       Dokumen teknis meliputi:

a.       Data teknis instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut;

b.      Data koordinat lokasi instalasi platform dan/atau pipa penyalur bawah laut;

c.       Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Daerah Terbatas Terlarang.

1.        Surat permohonan persetujuan dokumen prosedur tanggap darurat penanggulangan tumpahan minyak

2.       Dokumen Prosedur Tanggap Darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak yang mencakup:

Analisa risiko kejadian tumpahan minyak

3.       Prosedur tanggap darurat

4.      Kebutuhan peralatan dan bahan

5.       Struktur Organisasi Tanggap Darurat dan Kebutuhan Personel

6.      Penanganan Minyak/ Limbah B3

7.       Koordinasi dan Pelaporan

8.      Menghadiri rapat pembahasan dokumen prosedur tanggap darurat Penanggulangan Tumpahan Minyak dan menanda-tangani berita acara

9.      Menindak-lanjuti poin-poin kesepatakan pada berita acara

10.    Menyampai-kan hasil tindak lanjut berita acara ke Ditjen Migas

1.        Surat permohonan dari Kepala Teknik BU/BUT atau Direksi Perusahaan Usaha Penunjang Migas setelah dilakukan Inspeksi dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi yang ditujukan ke: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi

2.       Dokumen peralatan dan instalasi;

o    Berita acara hasil Inspeksi

o    Laporan hasil Inspeksi.

3.       Keterangan Hasil Inspeksi atau Sertifikat Inspeksi Peralatan dan Instalasi

4.      Kelengkapan Administrasi:

o    Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi

o    Tindak lanjut Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keselamatan Instalasi (jika ada)

o    Rencana Inspeksi atau Inspection and Test Plan (ITP) yang telah disepakati oleh pihak yang terkait

o    Izin Usaha atau Izin Usaha Sementara (khusus untuk kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi)

o    Hasil Penelaahan Desain dari Kepala Teknik atau Direksi Perusahaan Penunjang atau Lembaga Enjiniring yang ditunjuk (untuk Instalasi baru)

o    Daftar Instalasi dan/atau peralatan

o    Process Flow Diagram (PFD) dan Piping and Instrument Diagram (P&ID)

o    Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi atau Persetujuan Layak Operasi sebelumnya (untuk Instalasi eksisting)

o    Hasil Analisis Risiko (bila ada)

o    Hasil Penilaian Perpanjangan Umur Layan (untuk peralatan yang telah melewati batas umur layan desain)

o    Data lokasi dan Kapasitas.

5.       Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap dan benar DMT akan membuat surat penolakan permohonan penerbitan Persetujuan Layak Operasi.

1.   Usulan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi dari Kepala SKK Migas/BPMA

2.  Dokumen Rencana Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang telah disetujui oleh SKK Migas/BPMA, yang paling sedikit memuat:

o  Identifikasi peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen

o  Perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.

1.        Pertukaran Data - Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab

2.       Pertukaran Data - Persyaratan Administrasi: Jabaran Penanggung Jawab Perusahaan Kedua

3.       Publikasi Ilmiah - Persyaratan Teknis: Lingkup Publikasi Ilmiah.

4.      Pembukaan Data - Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab.

5.       Pertukaran Data - Persyaratan Administrasi: Nama Perusahaan Kedua

6.      Pembukaan Data - Persyaratan Teknis: Surat Rekomendasi pembukaan data dari SKK Migas/BPMA wajib d

7.       Pertukaran Data - Persyaratan Administrasi: Alamat Perusahaan Kedua.

8.      Pembukaan Data - Persyaratan Teknis: Lingkup Pembukaan Data.

9.      Pertukaran Data - Persyaratan Teknis: Surat tidak keberatan dari KKKS yang akan bertukar data

10.    Pertukaran Data - Persyaratan Teknis: Lingkup Pertukaran Data.

11.      Studi Ilmiah - Persyaratan Administrasi: Susunan Pemegang Saham (Beneficial Ownership);<

12.    Publikasi Ilmiah - Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab.

13.    Publikasi Ilmiah - Persyaratan Teknis: Surat tidak keberatan dari KKKS yang akan dimanfaatkan dat

14.    Publikasi Ilmiah - Persyaratan Teknis: Abstrak dan Makalah

15.    Studi Ilmiah - Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab.

16.    Studi Ilmiah - Persyaratan Teknis: Dokumen WP&B dan AFE (Jika cost recovery);

17.    Studi Ilmiah - Persyaratan Teknis: Lingkup Studi.

1.        Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab.

2.       Persyaratan Teknis: Surat Rekomendasi pembukaan data dari SKK Migas/BPMA wajib disertakan dengan lampiran list data yang akan dibuka

3.       Persyaratan Teknis: Lingkup Pembukaan Data.

1.        Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab.

2.       Persyaratan Teknis: Surat tidak keberatan dari KKKS yang akan dimanfaatkan data (KKKS tidak wajib mengisi)

3.       Persyaratan Teknis: Abstrak dan Makalah

4.      Persyaratan Teknis: Lingkup Publikasi Ilmiah.

1.        Persyaratan Administrasi: Susunan Pemegang Saham (Beneficial Ownership);

2.       Persyaratan Administrasi: Jabatan Penanggung Jawab.

3.       Persyaratan Teknis: Dokumen WP&B dan AFE (Jika cost recovery);

4.      Persyaratan Teknis: Lingkup Studi.

1.        Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.       Peta Lokasi Sumur Tua yang dimohonkan

3.       Jumlah sumur yang dimohonkan

4.      Rencana memproduksikan minyak bumi termasuk usulan imbalan jasa

5.       Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup termasuk usulan penanggung jawab pelaksanaan

6.      Teknologi yang digunakan memproduksi minyak bumi

7.       Kemampuan keuangan

1.        Surat Permohonan kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas/BPMA

2.       Salinan kesepakatan para pihak atas pengalihan interest (deed of assignment)

3.       Salinan akta pendirian perusahaan penerima interest

4.      Salinan daftar Beneficial Ownership penerima interest

5.       Company profile dan identitas perusahaan induk penerima interest dalam hal terdapat perusahaan induk penerima interest

6.      Laporan Keuangan 3 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik atau laporan keuangan dari perusahaan induk bagi perusahaan penerima interes yang pendiriannya belum mencapai 3 tahun

7.       Laporan nilai ekuivalen kuantitatif besaran persentase interest yang dialihkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

8.      Sales and Purchase Agreement atau dokumen serupa yang mendasari transaksi pengalihan interest

9.      Izin Pemanfaatan Data

10.    Perjanjian Kerahasiaan Data

11.      Struktur Organisasi Perusahaan Penerima Interest

12.    NPWP perusahaan penerima interes dan pengurus perusahaan penerima interest

1.        Surat Rekomendasi Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interes (Perticipating Interest) 10% dari Kepala SKK Migas/BPMA

2.       Salinan perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak

3.       Salinan berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara kontraktor dengan penerima data/informasi dan wakil dari direktorat jenderal sebagai pihak yang menyaksikan

4.      Profil perusahan yang menerima pengalihan PI 10%

5.       Salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan dari perusahaan yang menerima PI 10% yang dilegalisir asli oleh notaris

6.      Perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat di hadapan notaris; dan

7.       Surat jaminan dari pemegang saham perusahaan penerima PI 10% untuk mendukung dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan participating interest yang dimilikinya.

8.      Persyaratan BUMD/Anak BUMD penerima pengalihan PI 10% yang diajukan oleh Kontraktor:

o    Statusnya disahkan melalui peraturan daerah/Dasar kewenangan pembentukannya tercantum dalam peraturan daerah;

o    Kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah daerah/99% dimiliki oleh BUMD dan sisanya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah; dan

o    Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest di Wilayah Kerja tersebut.

9.      Persyaratan skema kerja sama antara BUMD/Anak BUMD dengan Kontraktor:

o    Pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD;

o    Besaran kewajiban BUMD/Anak BUMD dihitung secara proporsional dari biaya operasi yang dikeluarkan selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran;

o    BUMD/Anak BUMD berhak mendapatkan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor selama masa eksplorasi dan eksploitasi;

o    Pengembalian terhadap pembiayaan diambil dari bagian BUMD/Anak BUMD dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sesuai Kontrak Kerja Sama tanpa dikenakan bunga;

o    Besaran pengembalian setiap tahunnya dilakukan secara kelaziman bisnis dari besaran kewajiban dengan tetap menjamin adanya penerimaan bagi hasil produksi minyak dan gas bumi dalam jumlah tertentu untuk BUMD/Anak BUMD; dan

o    Jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban BUMD/Anak BUMD dalam jangka waktu Kontrak Kerja Sama.

1.        Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka - WK Aktif

2.       Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA.

3.       Persetujuan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka - WK Terminasi

4.      Surat rekomendasi dari SKK Migas/BPMA yang memuat:

Peta, koordinat, dan luas wilayah terbuka calon tempat pelaksanaan pengalihan sisa komitmen pasti

5.       Rencana kerja dan tata waktu pelaksanaan serta nilai yang direkomendasi SKK Migas/BPMA.

1.        Surat Permohonan Penyimpanan Data dengan lampiran:

1.        Administratif:

§  Nama Perusahaan

§  Nama Wilayah Kerja

§  Jenis/ Tujuan Pengelolaan Data

§  Penanggung Jawab

§  Jabatan Penanggung Jawab.

2.       Teknis:

§  Peruntukan PengelolaanData

§  Daftar Data (Jenis, ukuran dan spesifikasi data)

§  Waktu pelaksana-an

§  Lokasi Pengelolaan

§  Pemenuhan Standar Pengelolaan;

2.       Persetujuan WP&B dan AFE

3.       Surat Pernyataan

4.      Berita Acara Penyerahan Data

5.       Bukti Terdaftar Sebagai Anggota di Sistem Keanggotaan Data Migas Pusdatin ESDM.

1.        Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Migas

2.       Susunan pemegang saham

3.       Surat Permohonan Penyimpanan Data dengan lampiran:

1.        Administratif:

§  Nama Perusahaan

§  Nama Wilayah Kerja

§  Jenis/ Tujuan Pengelolaan Data

§  Penanggung Jawab

§  Jabatan Penang-gung Jawab.

2.       Teknis:

§  Peruntukan PengelolaanData

§  Daftar Data (Jenis dan Spesifikasi)

§  Waktu pelaksana-an

§  Lokasi Pengelolaan.

4.      Identitas Narahubung

5.       Surat Kuasa Narahubung.

6.      Surat Pernyataan Persyaratan Penyimpanan Data

7.       Berita Acara Penyerahan Data

8.      Bukti Terdaftar Sebagai Anggota di Sistem Keanggotaan Data Migas Pusdatin ESDM

1.        Peta, Koordinat dan luas WK yang disisihkan dan yang dipertahankan

2.       Peta prospek dan lead daerah yang disisihkan

3.       Realisasi pelaksanaan komitmen eksplorasi

4.      Daftar data hasil kegiatan eksplorasi di wk yang disisihkan yang akan diserahkan

5.       Pelaporan WK yang disisihkan

1.        Metode Pengangkatan Produksi

2.       Data Penunjang dan Evaluasi Eksplorasi

3.       Evaluasi Sifat Batuan dan Fluida Reservoir

4.      Evaluasi Diskripsi Reservoir

5.       Perhitungan Cadangan

6.      Metode Pemboran

7.       Sumur Pengembangan (jumlah dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi)

8.      Uji Produksi/Uji Sumur (termasuk uji injeksi pilot)

9.      Pola Pengurasan

10.    Prakiraan Produksi

11.      Fasilitas Produksi

12.    Rencana Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi

13.    Rencana Pasca Operasi

14.    Penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri

15.    Keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat

16.    Keekonomian

17.    Penerimaan Negara dan Daerah

1.        Bagian Komitmen Explorasi - Dokumen Administratif: Persetujuan WP&B dan AFE

2.       Di Luar Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Peralatan dan parameter survei

3.       Di Luar Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Parameter dan tahapan pengolahan data.

4.      Bagian Komitmen Explorasi - Dokumen Administratif: Jika melintasi WK aktif maka melampirkan perse

5.       Bagian Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkap

6.      Bagian Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Peralatan dan parameter survei

7.       Bagian Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Parameter dan tahapan pengolahan data.

8.      Bagian Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Tata Waktu dan Rencana Kerja

9.      Di Luar Komitmen Explorasi - Dokumen Administratif: Persetujuan Kontraktor di WK aktif yang akan

10.    Di Luar Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengka

11.      Di Luar Komitmen Explorasi - Dokumen Teknis: Tata Waktu dan Rencana Kerja

1.        Dokumen Administratif: Persetujuan Kontraktor di WK aktif yang akan dilintasi.

2.       Dokumen Teknis: Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi Longitude dan Latitude GDN 1995 (Wgs 1984)

3.       Dokumen Teknis: Tata Waktu dan Rencana Kerja

4.      Dokumen Teknis: Peralatan dan parameter survei

5.       Dokumen Teknis: Parameter dan tahapan pengolahan data.

1.        Area WK yang tertuang dalam PPLB (Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama)

2.       Izin kegiatan yang diterbitkan Pemda

3.       Surat Permohonan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Migas

4.      PPLB yang ditandatangani pemohon dan operator WK Migas

Surat Keterangan bahwa Pemda setempat dan SKK Migas Perwakilan/BPMA mengetahui proses penyusunan

Tidak ada