DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

-

1.       Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

2.       Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) Tenaga Listrik

3.       Susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik.

1.       Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:

1.       Pendahuluan

2.       Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik:

a.       Strategi pengem-bangan sistem distribusi tenaga listrik;

b.       Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan

c.        Rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

3.       Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik:

a.       Strategi penjualan tenaga listrik;

b.       Kondisi Usaha Penjualan Tenaga Listrik; dan

c.        Rencana Usaha Penjualan Tenaga Listrik

4.       Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:

a.       Strategi pengem-bangan infrastruk-tur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;

b.       Ketersedia-an sumber energi dan strategi pemanfaat-annya;

c.        Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan

d.       Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:

i.            Proyeksi Penjualan;

ii.            Proyeksi Pelanggan;

iii.             Pembang-kitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);

iv.            Transmisi;

v.            GI; dan

vi.            Sistem Distribusi.

5.       Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan

6.       Analisis risiko

2.       Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:

1.       Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;

2.       Pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan

3.       Pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasi-kan tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada atau pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik.

3.       Hasil Evaluasi Teknis Penetapan Wilayah Usaha dari Tim Teknis, berupa dokumen yang memuat hasil evaluasi:

1.       Kebijakan ketenagalistrik-an nasional;

2.       Wilayah usaha yang diusulkan tidak tumpang tindih; dan

3.       Memastikan badan usaha mampu menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik.

1.       Surat Permohonan Pengesahan Usulan RUPTL, memuat: 1. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan 2. Total Rencana Pembangunan Pembangkit 3. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL 4. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi 5. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk 6. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi 7. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi 8. Total Kebutuhan Investasi

2.       Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi pengembangan sistem distribusi tenaga c) Listrik; d) Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik; e) Rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik; f) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) Analisis risiko.

3.       Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik; c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik; e) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan f) Analisis risiko.

4.       Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; c) Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya; d) Kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; e) Rencana penyediaan tenaga listrik, yang memuat: 1) Proyeksi Penjualan; 2) Proyeksi Pelanggan; 3) Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK); 4) Transmisi; 5) GI; dan 6) Sistem Distribusi. f) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) Analisis risiko

1.       Surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an

2.       Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.       Berita Acara HPS

4.       Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi

5.       Penetapan Pengembang/ LoI

6.       Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)

7.       Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik.

1.       Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an

2.       Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.       Berita Acara HPS

4.       Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi

5.       Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)

6.       Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik

1.       Nomor Identitas SPKLU

2.       Badan Usaha Pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. Skema SPKLU b. Nama Badan Usaha c. Fasilitas Penukaran Baterai d. Alamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)

3.       Nomor Identitas SPBKLU

4.       Badan Usaha Pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. Skema SPBKLU b. Fasilitas Pengecekan Ulang Baterai c. Alamat SPBKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)

tidak ada