DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

Back

PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT

Uraian

Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca dengan alat penangkapan ikan: pancing (hooks and lines) termasuk pancing cumi, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gear), termasuk Jala jatuh berkapal, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; jaring angkat (lift nets), termasuk bouke ami, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, dll; penggaruk (dredges), yang menangkap jenis kekerangan, seperti remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

Ruang Lingkup

Seluruh (KKP)
  • Skala
    : Usaha Mikro
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Menengah Rendah
    Perizinan Berusaha
    : Sertifikat Standar
    Jangka Waktu
    : -
    Masa Berlaku
    : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
    Parameter
    : Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional, Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di
    Kewenangan
    : Menteri/Kepala Badan, Gubernur
    Persyaratan perizinan berusaha
    Tidak ada
    Jangka waktu pemenuhan persyaratan
    -
    Kewajiban perizinan berusaha
    1. Menyampaikan informasi: a. Daerah Penangkapan Ikan; b. Alat Penangkapan Ikan; c. Pelabuhan Pangkalan; d. Ukuran Kapal. 2. Memiliki Buku Kapal Perikanan 3. Memiliki Persetujuan Berlayar 4. Melaporkan hasil tangkapan ikan kepada Pelabuhan pangkalan 5. Memiliki Sertifikat Kecakapan Nelayan bagi nakhoda
    Jangka waktu pemenuhan kewajiban
    -
  • Skala
    : Usaha Kecil
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 7 hari
    Masa Berlaku
    : 1 Tahun
    Parameter
    : Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas, Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional, Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut l
    Kewenangan
    : Menteri/Kepala Badan, Gubernur
    Persyaratan perizinan berusaha
    1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.
    Jangka waktu pemenuhan persyaratan
    -
    Kewajiban perizinan berusaha
    1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik 4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu: a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan; b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN); c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN); d. Sertifikat BST-F; e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan 5. Memiliki Persetujuan Berlayar 6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/Transhipment Declaration setiap melakukan Alih Muatan/Transhipment;dan 7. Membayar biaya penempatan pemantau di atas kapal regional ke RFMOs, untuk Kapal penangkap ikan yang melakukan alih muatan/Transhipment di laut lepas.
    Jangka waktu pemenuhan kewajiban
    -
  • Skala
    : Usaha Menengah
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 7 hari
    Masa Berlaku
    : 1 Tahun
    Parameter
    : Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas, Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional, Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut l
    Kewenangan
    : Menteri/Kepala Badan, Gubernur
    Persyaratan perizinan berusaha
    1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.
    Jangka waktu pemenuhan persyaratan
    -
    Kewajiban perizinan berusaha
    1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik 4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu: a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan; b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN); c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN); d. Sertifikat BST-F; e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan 5. Memiliki Persetujuan Berlayar 6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/Transhipment Declaration setiap melakukan Alih Muatan/Transhipment;dan 7. Membayar biaya penempatan pemantau di atas kapal regional ke RFMOs, untuk Kapal penangkap ikan yang melakukan alih muatan/Transhipment di laut lepas.
    Jangka waktu pemenuhan kewajiban
    -
  • Skala
    : Usaha Besar
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 7 hari
    Masa Berlaku
    : 1 Tahun
    Parameter
    : PMA, Di atas 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau laut lepas, Sampai dengan 5 GT dan Wilayah kawasan konservasi nasional, Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Di atas 12 Mil Laut dan/atau l
    Kewenangan
    : Menteri/Kepala Badan, Gubernur
    Persyaratan perizinan berusaha
    1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Buku Kapal Perikanan 3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal 4. Membayar biaya PNBP atau retribusi daerah.
    Jangka waktu pemenuhan persyaratan
    -
    Kewajiban perizinan berusaha
    1. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada Pelabuhan pangkalan 2. Mengaktifkan transmiter sistem pemantauan kapal perikanan, bagi kapal berukuran di atas 5 GT dan beroperasi di atas 12 Mil Laut 3. Memiliki Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik 4. Memperkerjakan awak kapal perikanan yang wajib dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan harus memiliki dokumen/sertifikat kompetensi sesuai jabatannya, yaitu: a. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan; b. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN); c. Sertifikat Ahli Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN); d. Sertifikat BST-F; e. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; f. Sertifikat Keterampilan Pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; g. Sertifikat Rating Awak Kapal Perikanan; h. Sertifikat Perawatan Mesin Kapal Perikanan; dan i. Sertifikat Refrigasi Penyimpanan Ikan 5. Memiliki Persetujuan Berlayar 6. Membuat Berita Acara Alih Muatan/Transhipment Declaration setiap melakukan Alih Muatan/Transhipment
    Jangka waktu pemenuhan kewajiban
    -

PB UMKU

Buku Kapal Perikanan
Parameter
: Sampai dengan 30 GT; Di atas 30 GT; Di atas 12 Mil Laut; Antar-Provinsi; Antar-Negara; Laut lepas
Kewenangan
: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Izin Usaha Perikanan. 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan. 3. Surat Ukur. 4. Bukti Kepemilikan berupa: a. Grosse Akta, untuk kapal berukuran 7 GT dan 7 GT ke atas; b. Pas Kecil untuk kapal berukuran di bawah 7 GT; atau; c. Untuk kapal yang belum memiliki Grosse akta atau pas kecil, dapat berupa: 1. Surat Keterangan Kepemilikan dari instansi yang berwenang dan surat keterangan dari galangan/ tukang; atau 2. bukti pengalihan kepemilikan yang sah (antara lain: Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Waris, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pengalihan, dan bukti lain yang sejenis). 5. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan; 6. Foto berwarna Kapal tampak samping keseluruhan 10x5 cm; 7. Dokumentasi Proses Pemeriksaan Kelaikan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
1. Memasang tanda pengenal kapal perikanan sesuai tatacara, spesifikasi dan kodefikasi yang ditentukan. 2. Mengajukan penghapusan bilamana kapal sudah tidak digunakan sebagai kapal perikanan.
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
Parameter
: Sampai dengan 5 GT; Wilayah kawasan konservasi nasional, Sampai dengan 30 GT; Di atas 30 GT; Di atas 12 Mil Laut; Antar-Provinsi; Antar-Negara; Laut lepas, Sampai dengan 30 GT; Sampai dengan
Kewenangan
: Menteri/Kepala Badan, Gubernur
Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar; 2. Gambar rancang bangun kapal perikanan; 3. Spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan; 4. Persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan, untuk pembangunan kapal baru; 5. Grosse Akta, untuk kapal yang sudah didaftarkan; 6. Surat ukur, untuk kapal yang sudah diukur; 7. Surat keterangan dari galangan kapal/tukang yang diketahui instansi berwenang setempat dan memuat informasi paling sedikit: a. nama pemilik kapal; b. lokasi pembangunan; c. waktu pembangunan; d. bahan utama kapal; dan e. dimensi utama kapal, untuk kapal yang dalam proses atau selesai pembangunan.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
Melaksanakan pengadaan kapal sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Perikanan
Parameter
: Seluruh ukuran kapal; Seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Laut lepas
Kewenangan
: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan perizinan berusaha
1. Persyaratan Surat Izin Usaha Perikanan, untuk usaha kecil, menengah, dan besar, 2. Surat keterangan tukang/galangan/ kontrak pembangunan/ pemesanan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
1. Menggunakan nama kapal perikanan sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan yang diberikan. 2. Memasang nama kapal perikanan di bangunan/bagian kapal yang mudah terbaca dan terlihat.
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik
Parameter
: Seluruh ukuran kapal; Seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Laut lepas
Kewenangan
: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan perizinan berusaha
1. Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan atau subsektor Pengangkutan Ikan 2. Sertifikat pelatihan cara penanganan ikan yang baik untuk kegiatan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di laut 3. Hasil Inspeksi Pengendalian Mutu terakhir yang dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah atau kepala pelabuhan perikanan
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
Melaksanakan persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan atau pengangkutan ikan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Surat Izin Usaha Perikanan
Parameter
: Kumulatif di atas 5 GT; Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; Di atas 30 GT; Di atas 12 Mil Laut; Antar-Provinsi; Antar-Negara; Laut lepas, Kumulatif di atas 5 GT; Di atas 5 GT sampai dengan 30 G
Kewenangan
: Menteri/Kepala Badan, Gubernur
Persyaratan perizinan berusaha
1. Bukti bayar PNBP 2. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: 1. alat penangkapan ikan; 2. range ukuran kapal perikanan; 3. daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 4. pelabuhan pangkalan; 5. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 6. jumlah kapal perikanan; 7. rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 8. pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 9. daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. 3. Pelunasan PNBP atau retribusi daerah 4. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana kapal perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: 1. alat penangkapan ikan; 2. range ukuran kapal perikanan; 3. daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan; 4. pelabuhan pangkalan; 5. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan 6. jumlah kapal perikanan.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
Realisasi terhadap alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Surat Tanda Keterangan Andon
Parameter
: -
Kewenangan
: -
Persyaratan perizinan berusaha
1. Perizinan Berusaha 2. Rencana Andon Penangkapan Ikan yang meliputi: a. daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan; b. pelabuhan pangkalan; c. waktu Andon Penangkapan Ikan; dan d. Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerja Sama Penangkapan Ikan.
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
Melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Surat Tanda Penangkapan Ikan Andon
Parameter
: Kumulatif di atas 5 GT; Sampai dengan 30 GT; Sampai dengan 12 Mil Laut di wilayah admistrasinya
Kewenangan
: Gubernur
Persyaratan perizinan berusaha
1. Perizinan Berusaha 2. Surat Tanda Keterangan Andon
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
Melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Surat Ukur Kapal Perikanan
Parameter
: Seluruh ukuran kapal; Seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Laut lepas
Kewenangan
: Menteri/Kepala Badan
Persyaratan perizinan berusaha
1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan 3. Gambar Rancang Bangun 4. Bukti Kepemilikan, berupa: a. surat keterangan dari galangan/ tukang; b. surat keterangan kepemilikan kapal perikanan oleh instansi berwenang, untuk kapal baru. 5. Grosse akta untuk pengukuran ulang
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
1. Melakukan pengukuran ulang bilamana terdapat perombakan/modifikasi kapal 2. Mencatatkan data tonase, dimensi atau data teknis terkait lain ke dalam Buku Kapal Perikanan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon
Parameter
: -
Kewenangan
: -
Persyaratan perizinan berusaha
1. Perizinan Berusaha 2. Surat Tanda Keterangan Andon
Jangka waktu pemenuhan persyaratan
-
Kewajiban perizinan berusaha
Melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan
Jangka waktu pemenuhan kewajiban
-

Sebelumnya

PENANGKAPAN IKAN DI LAUT
Subgolongan ini mencakup : - Penangkapan ikan berdasar tujuan komersial di samudra dan pesisir

PERIKANAN TANGKAP
Golongan ini mencakup kegiatan "penangkapan ikan", yaitu perburuan, penangkapan organisme air liar yang masih hidup (terutama semua jenis ikan, mollusca dan crustacea) termasuk tumbuhan laut, tumbuhan pesisir atau tumbuhan perairan dalam untuk konsumsi atau tujuan lain yang ditangkap baik menggunakan tangan atau berbagai jenis alat tangkap seperti jaring, dan peralatan pancing lainnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di daerah pasang sekitar garis pantai (misalnya mollusca seperti remis/kepah dan tiram), sekitar pantai dengan menggunakan jaring, atau dengan menggunakan sampan atau umumnya dengan kapal di laut dekat pantai, laut pesisir pantai atau laut lepas

PERIKANAN
Golongan pokok ini mencakup penangkapan dan budidaya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting) mollusca, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar. Tidak termasuk pemancingan untuk rekreasi.

PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
Kategori ini mencakup semua kegiatan ekonomi/lapangan usaha, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air. Kategori ini juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut