DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

1. Persyaratan Umum Melengkapi administrasi berupa : a. Surat permohonan b. Surat Izin Usaha Peternakan/ Pembibitan/ Penetasan 2. Persyaratan Khusus : a. Perusahaan yang akan mengajukan komparte-men bebas/ bebas kasus penyakit hewan harus memenuhi persyaratan sesuai aturan pemerintah 3. Persyaratan teknis pengajuan terdiri dari : a. Dokumen prosedur operasional standar: b. 1) Tatalak-sana produksi dan kesehatan ternak c. 2) Pemilihan bibit d. 3) Pemberian pakan e. 4) Biosekuriti f. 5) Program vaksinasi g. 6) Prosedur tetap pengawasan pada titik kritis h. Bersedia dilakukan inspeksi berdasarkan skema kompartemen bebas penyakit hewan yg disusun oleh Lembaga Inspeksi yg ditetapkan Dirjen PKH a.n. Menteri, dan dilakukan oleh Inspektur/ auditor beserta Tim yang ditugaskan i. Bersedia menyampaikan dokumen dan catatan yang mendukung pada saat dilaksana-kan inspeksi j. Bersedia melakukan rekonfirmasi melalui iSIKHNAS untuk memperta-hankan status bebas dengan melaporkan informasi sekurang-kurangnya berupa: k. 1) Hasil surveilans l. 2) Hasil investiga-si terhadap kasus yang muncul m. 3) Perubah-an terhadap isi dokumen persyarat-an teknis. (jenis persyaratan teknis sebagai rekonfirm-asi) n. Bersedia melakukan rekonfirmasi sekali dalam setahun dengan periode 1 Januari s.d. 31 Desember, dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya

1. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai 2. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007) 3. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya 4. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukkan-nya 5. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan 6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi 7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan 8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolecular. 9. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner

1. Persyaratan Umum : a. Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel 2. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: a. Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain b. Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha c. Surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota 3. Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: a. Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahtera-an hewan b. Menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyarat-kan dari laboratorium eksternal terakreditasi c. Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan d. Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahtera-an hewan bagi yang dipersyaratkan

1. Surat Permohonan ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota 2. Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas- batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu / SOP 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik

1. Surat Permohonan ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota 2. Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas- batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu / SOP 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik