DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

1.       Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)

2.       Biaya Pokok Pembangkitan (BPP) Tenaga Listrik

3.       Susunan struktur dan/atau golongan Tarif Tenaga Listrik.

1.       Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;

2.       Pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan

3.       Pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasi-kan tersebut belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada atau pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan Distribusi Tenaga Listrik dengan tingkat mutu, dan keandalan yang baik.

2.       Hasil Evaluasi Teknis Penetapan Wilayah Usaha dari Tim Teknis, berupa dokumen yang memuat hasil evaluasi:

1.       Kebijakan ketenagalistrik-an nasional;

2.       Wilayah usaha yang diusulkan tidak tumpang tindih; dan

3.       Memastikan badan usaha mampu menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik.

1.       Surat Permohonan Pengesahan Usulan RUPTL, memuat: 1. Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan Kebutuhan 2. Total Rencana Pembangunan Pembangkit 3. Target Bauran Energi Pembangkitan Akhir Tahun Periode RUPTL 4. Total Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi 5. Total Rencana Pembangunan Gardu Induk 6. Total Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi 7. Total Rencana Pembangunan Gardu Distribusi 8. Total Kebutuhan Investasi

2.       Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 1. Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi pengembangan sistem distribusi tenaga c) Listrik; d) Kondisi Usaha Distribusi Tenaga Listrik; e) Rencana Usaha Distribusi Tenaga Listrik; f) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) Analisis risiko.

3.       Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik, paling sedikit memuat a) Pendahuluan; b) Strategi penjualan tenaga listrik; c) Kondisi usaha penjualan tenaga listrik; d) Rencana usaha penjualan tenaga listrik; e) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan f) Analisis risiko.

4.       Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi, paling sedikit memuat: a) Pendahuluan; b) Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik; c) Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya; d) Kondisi usaha penyediaan tenaga listrik; e) Rencana penyediaan tenaga listrik, yang memuat: 1) Proyeksi Penjualan; 2) Proyeksi Pelanggan; 3) Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK); 4) Transmisi; 5) GI; dan 6) Sistem Distribusi. f) Kebutuhan investasi dan indikasi pendanaan; dan g) Analisis risiko

1.       Surat permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik/sewa jaringan tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an

2.       Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.       Berita Acara HPS

4.       Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi

5.       Penetapan Pengembang/ LoI

6.       Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)

7.        Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik

1.       Surat permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik kepada Menteri yang menyelenggara-kan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrik-an

2.       Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

3.       Berita Acara HPS

4.       Berita Acara Kesepakatan/ Negosiasi

5.       Informasi Perusahaan (NPWP, komposisi saham, nama dan NPWP Komisaris Utama dan Direktur Utama)

6.       Struktur biaya pembangkitan tenaga listrik

1.       Latar belakang pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika

2.       Profil pemanfaat jaringan yang berisi identitas, alamat, Perizinan Berusaha Bidang Telematika

3.       Rancangan pemanfaatan jaringan oleh Pemanfaat Jaringan yang berisi daerah cakupan kerja, kapasitas jaringan, desain, serta spesifikasi alat dan perangkat telematika yang akan digunakan termasuk proyeksi rencana hingga 5 tahun ke depan

4.       Dokumen hasil analisis kelayakan pemanfaatan jaringan yang selalu dimutakhirkan oleh Pemilik Jaringan yang menyatakan bahwa pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika telah memenuhi ketentuan Ruang Bebas dan Keselamatan Ketenagalistrikan, dengan tambahan rincian berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan sebagai berikut: 1) Pemanfaatan Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan a) Jenis penyangga b) Lokasi dan titik koordinat penyangga berdasarkan GPS c) Jaringan listrik dan peralatan listrik yang terpasang d) Jaringan telematika dan peralatan telematika yang terpasang e) Analisis kekuatan konstruksi setiap penyangga yang dimanfaat-kan f) Proyeksi pertumbuh-an pemanfaatan listrik dan telematika hingga 5 tahun ke depan 2) Pemanfaatan Serat Optik pada Jaringan a) Jenis dan kapasitas serat optik yang terpasang b) Fungsi serat optik yang terpasang c) Analisis kapasitas serat optik yang dimanfaat-kan dari point-to-point d) Proyeksi pertumbuh-an kapasitas serat optik hingga 5 tahun ke depan 3) Pemanfaatan Konduktor pada Jaringan a) Jenis konduktor yang dimanfaat-kan b) Frekuensi yang digunakan untuk kepentingan telematika c) Teknologi yang digunakan termasuk standard dan prosedur yang digunakan d) Analisis interferensi pada perangkat yang terhubung dengan konduktor e) Proyeksi pertumbuh-an pemanfaatan konduktor hingga 5 tahun ke depan 4) Pemanfaatan Kabel Pilot Pada Jaringan a) Jenis dan kapasitas kabel pilot yang terpasang b) Fungsi kabel pilot yang terpasang c) Analisis interferensi kabel pilot yang dimanfaat-kan dari point-to-point d) Proyeksi pertumbuh-an kabel pilot hingga 5 tahun ke depan

5.       Perjanjian pemanfaatan jaringan

6.       Prosedur pemasangan, pengoperasian, pengamanan, pemeliharaan, pembongkaran dan penertiban jaringan telematika

7.       Perubahan jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telematika yang dipasang di jaringan (apabila ada)

8.       Dokumen uji sampling peninjauan lapangan pemanfaatan jaringan

9.       Gangguan penyaluran tenaga listrik akibat pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika (apabila ada) yang berisi jenis gangguan, waktu gangguan, penyebab gangguan, dampak dari gangguan, waktu penyelesaian gangguan dan mitigasi gangguan

10.   Rekapitulasi kecelakaan dalam pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan penertiban pemanfaatan jaringan (apabila ada)

11.   Rekapitulasi penertiban pemanfaatan jaringan (apabila ada)

1.       Nomor Identitas SPKLU

2.       Badan Usaha Pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. Skema SPKLU b. Nama Badan Usaha c. Fasilitas Penukaran Baterai d. Alamat SPKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)

3.       Nomor Identitas SPBKLU

4.       Badan Usaha Pemohon menyampaikan data skema dan lokasi SPBKLU secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan, memuat: a. Skema SPBKLU b. Fasilitas Pengecekan Ulang Baterai c. Alamat SPBKLU (Jalan, Provinsi, Kabupaten / Kota)

1.       Persyaratan Administratif

1.       Kesesuaian nama badan usaha

2.       Alamat

3.       Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik

4.       Perjanjian sewa guna usaha (Finance Lease Agreement (FLA)) atau perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchase Agreement/PPA), bagi Pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik

2.       Persyaratan Teknis: Kesesuaian daftar barang modal dalam Rencana Impor Barang (RIB) dengan kebutuhan pembangunan atau pengembangan pembangkit (jenis, spesifikasi dan jumlah barang) yang direncanakan

3.       Persyaratan Teknis: Seleksi terhadap barang modal dalam RIB agar memenuhi:

o    Barang belum diproduksi di dalam negeri

o    Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan

o    Barang sudah diproduksi di dalam negeri namun tidak mencukupi kebutuhan industri

o    Barang tidak termasuk dalam daftar barang yang tidak boleh diimpor; dan

o    Barang bukan suku cadang, barang habis pakai atau peralatan bengkel (workshop tool)

4.       Persyaratan Teknis: Seleksi terhadap barang modal dalam RIB sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

5.       Persyaratan Teknis: Penelitian terhadap kontrak perjanjian sewa guna usaha (Power Purchase Agreement (PPA) / Finance Lease Agreement (FLA), meliputi antara lain:

o    Ketentuan pencantuman klausul tidak termasuk bea masuk dalam kontrak; dan

o    Ketentuan bahwa seluruh tenaga listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT. PLN (Persero) atau pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha, bagi pemohon yang mempunyai PPA dengan PT. PLN (Persero) atau pemegang Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki wilayah usaha

6.       Persyaratan Teknis: Barang modal yang dicantumkan dalam RIB hanya barang modal yang memenuhi persyaratan untuk disetujui dan ditandasahkan dalam rangka mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk

tidak ada

tidak ada