DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Perpres 44/2016 Lampiran III Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian:

1.     Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (lUI) pada bidang usaha sejenis; atau

2.     Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki lUI pada bidang usaha sejenis

Diberikan untuk:

3.     Permohonan rekomendasi IUI baru

4.     Permohonan rekomendasi perubahan IUI dengan perubahan sebagai berikut:

a.      alamat perusahaan

b.     alamat lokasi pabrik

c.      nama perusahaan

d.     pindah lokasi pabrik

e.      status kepemilikan

f.      perluasan untuk penambahan kapasitas produksi

g.      penggabungan/pele-buran/pengambil-alihan perusahaan

3.     Permenperin 64/2014 Pasal 4 ayat 2, kemitraan meliputi sub-kontrak, bagi hasil, kerjasama operasional dan/atau usaha patungan (joint venture). Pasal 4 ayat 3, industri kecil yang mengajukan permohonan IUI rokok baru harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1.     Lokasi bangunan pabrik paling sedikit memiliki luas 200 m2 (dua ratus meter persegi); dan

2.     Pabrik berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum.

4.     Dokumen persyaratan untuk keperluan Permohonan IUI Baru:

1.     Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Industri Agro;

2.     Copy surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan industri rokok berskala besar;

3.     Rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.

5.     Dokumen persyaratan untuk keperluan perubahan nama perusahaan:

1.     Surat permohonan;

2.     Copy NPPBKC;

3.     Copy sertifikat Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok; dan

4.     Rekap laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

6.     Dokumen persyaratan untuk keperluan pindah lokasi pabrik:

1.     Surat permohonan;

2.     Copy NPPBKC;

3.     Persetujuan tertulis dari dinas kabupaten/kota di lokasi lama dan lokasi baru;

4.     Copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

5.     Copy sertifikasi hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri; dan

6.     Rekap laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

7.     Dokumen persyaratan untuk keperluan perubahan status kepemilikan:

1.     Surat permohonan;

2.     Copy NPPBKC;

3.     Copy sertifikasi hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri; dan

4.     Rekap laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

8.     Dokumen persyaratan untuk keperluan perluasan untuk penambahan kapasitas produksi rokok: 

1.     Surat permohonan;

2.     Copy NPPBKC;

3.     Copy sertifikat registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) bagi industri rokok yang menggunakan mesin pelinting rokok;

4.     Copy sertifikasi hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri;

5.     Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kabupaten/Kota setempat; dan

6.     Rekap laporan realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

Ran realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir yang dilengkapi dengan bukti pembelian pita cukai.

1.     Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;

2.     Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;

3.     Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

4.     Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

5.     Memenuhi Standar Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran;

6.     Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Surat permohonan dari pimpinan perusahaan;

3.     Melengkapi data permohonan; dan

4.     Dokumen sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga.

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Surat keterangan pengecualian berlokasi di kawasan industri (jika ada);

3.     Surat pernyataan siap beroperasi (bagi industri kecil).

Bukti bayar PNBP

2.     Surat Keterangan Tanggungan Pajak (SKTP), Surat Pemberitahuan Penghasilan Kena Pajak (SPPKP), Surat Pajak Terhutang (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali badan usaha yang baru berdiri (sudah ada);

3.     Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum dari pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam;

4.     Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat;

5.     Surat pernyataan kemampuan modal;

6.     Surat pernyataan kemampuan penyediaan Bahan Baku Utama Produksi;

7.     Surat pernyataan tidak melakukan pembuatan dan/atau produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8.     Surat pernyataan keabsahan dokumen;

9.     Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

10.   Memiliki:

1.     fasilitas produksi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya;

2.     bukti adanya ketersediaan Bahan Baku;

3.     persyaratan teknis sesuai bidang dan sub bidangnya, serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau subbidangnya; dan

4.     standar mutu yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Memiliki:

a.      Surat Penetapan Industri Pertahanan;

b.     Izin Produksi;

c.      Business plan;

d.     Sertifikat kelaikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan;

e.      Dokumen materiil serta gambar produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;

f.      Certificate of Origin yang diterbitkan oleh Industri Pertahanan; dan

g.      Invoice dan/atau packing list dari Industri Pertahanan dan/atau forwarder.

1.     Surat Keterangan Tanggungan Pajak (SKTP), Surat Pemberitahuan Penghasilan Kena Pajak (SPPKP), Surat Pajak Terhutang (SPT), Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti penyelesaian pajak 3 (tiga) tahun terakhir kecuali badan usaha yang baru berdiri (sudah ada);

2.     Surat keterangan tidak sedang menjalani proses hukum dari pengadilan negeri dan/atau masuk dalam daftar hitam;

3.     Surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak dalam register kepailitan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga setempat;

4.     Surat pernyataan kemampuan modal;

5.     Surat pernyataan kemampuan penyediaan Bahan Baku Utama Produksi;

6.     Surat pernyataan tidak melakukan pembuatan dan/atau produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7.     Surat pernyataan keabsahan dokumen;

8.     Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

9.     Memiliki: 1. fasilitas produksi, infrastruktur, sarana dan prasarana sesuai dengan bidangnya; 2. bukti adanya ketersediaan Bahan Baku; 3. persyaratan teknis sesuai bidang dan sub bidangnya, serta personel yang terdidik dan/atau terlatih dan bersertifikat untuk bidang dan/atau subbidangnya; dan 4. standar mutu yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

10.   Bukti kepemilikan/penguasaan lahan (Sertifikat/PN, sewa lahan/pinjam pakai (Notaris), KSO untuk lahan pemerintah/negara (Notaris/Blanko Instansi),

11.   Dokumen Alat Quality Control Test; Dokumen Fasilitas pengawasan suhu dan kelembaban; Dokumen Fasilitas keamanan Informasi teknologi pertahanan; Businessplan 5 tahun kedepan

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Memiliki:

a.      surat Penetapan Industri Pertahanan;

b.     business plan;

c.      memiliki sertifikat kelaikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan; dan

d.     kemampuan desain, Produksi, Produk yang sudah disertifikasi, dan jaminan purna jual.

1.     Surat penetapan Industri Pertahanan;

2.     Perizinan Berusaha (NIB atau NIB + Izin/SS, tergantung tingkat risiko)

3.     Dokumen materiil serta gambar produk alat peralatan pertahanan dan keamanan;

4.     Dokumen Quality Manual sesuai standar Puslaik Kemhan;

5.     Dokumen Safety Manual sesuai standar Puslaik Kemhan;

6.     Dokumen Training Manual sesuai Standar Puslaik Kemhan;

7.     Dokumen Daftar Kemampuan sesuai standar puslaik Kemhan;

8.     Dokumen Daftar Personel kunci sesuai standar Puslaik Kemhan;

9.     Dokumen List Publikasi Teknik sesuai Standar Puslaik Kemhan disesuaikan kemampuan) ;

10.   Daftar Sarana Prasarana Sesuai Kemampuan;

11.   Daftar Tools/Special Tools/Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan;

12.   Bukti Kerjasama atau perjanjian dengan Instansi Lain atau bukti pengakuan kemampuan dari instansi yang berwenang (dalam negeri maupun luar negeri) yang mempunyai kemampuan dari otoritas yang berwenang dalam mendesain/memproduksi/memelihara/memodifikasi Produk Alpalhankam;

1.     Surat penetapan Industri Pertahanan;

2.     Perizinan Berusaha (NIB atau NIB + Izin/SS, tergantung tingkat risiko)

3.     Dokumen materiil serta gambar produk alat peralatan pertahanan dan keamanan;

4.     Dokumen Quality Manual sesuai standar Puslaik Kemhan;

5.     Dokumen Safety Manual sesuai standar Puslaik Kemhan;

6.     Dokumen Training Manual sesuai Standar Puslaik Kemhan;

7.     Dokumen Daftar Kemampuan sesuai standar puslaik Kemhan;

8.     Dokumen Daftar Personel kunci sesuai standar Puslaik Kemhan;

9.     Dokumen List Publikasi Teknik sesuai Standar Puslaik Kemhan disesuaikan kemampuan) ;

10.   Daftar Sarana Prasarana Sesuai Kemampuan;

11.   Daftar Tools/Special Tools/Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan;

12.   Bukti Kerjasama atau perjanjian dengan Instansi Lain atau bukti pengakuan kemampuan dari instansi yang berwenang (dalam negeri maupun luar negeri) yang mempunyai kemampuan dari otoritas yang berwenang dalam mendesain/memproduksi/memelihara/memodifikasi Produk Alpalhankam;

1.     Surat penetapan Industri Pertahanan;

2.     Perizinan Berusaha (NIB atau NIB + Izin/SS, tergantung tingkat risiko)

3.     Dokumen materiil serta gambar produk alat peralatan pertahanan dan keamanan;

4.     Dokumen Quality Manual sesuai standar Puslaik Kemhan;

5.     Dokumen Safety Manual sesuai standar Puslaik Kemhan;

6.     Dokumen Training Manual sesuai Standar Puslaik Kemhan;

7.     Dokumen Daftar Kemampuan sesuai standar puslaik Kemhan;

8.     Dokumen Daftar Personel kunci sesuai standar Puslaik Kemhan;

9.     Dokumen List Publikasi Teknik sesuai Standar Puslaik Kemhan disesuaikan kemampuan) ;

10.   Daftar Sarana Prasarana Sesuai Kemampuan;

11.   Daftar Tools/Special Tools/Peralatan Kerja Lainnya Sesuai Kemampuan;

12.   Bukti Kerjasama atau perjanjian dengan Instansi Lain atau bukti pengakuan kemampuan dari instansi yang berwenang (dalam negeri maupun luar negeri) yang mempunyai kemampuan dari otoritas yang berwenang dalam mendesain/memproduksi/memelihara/memodifikasi Produk Alpalhankam;

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Surat permohonan dari pimpinan perusahaan;

3.     Melengkapi data permohonan; dan

4.     Dokumen sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga.

1.     Bukti bayar PNBP

2.     Surat keterangan pengecualian berlokasi di kawasan industri (jika ada);

3.     Surat pernyataan siap beroperasi (bagi industri kecil).