DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

Back

INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD

Uraian

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, seperti teak wood, rose wood, polyester plywood dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang dilaminasi.

Ruang Lingkup

(Pengolahan Hasil Hutan Skala Besar) Pengolahan hasil hutan bukan kayu yang menjadi produk-produk olahan hasil bukan kayu untuk skala usaha besar
  • Skala
    : Usaha Mikro
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 10 hari
    Masa Berlaku
    : -
    Parameter
    : -
    Kewenangan
    : 1. Menteri/Kepala Badan, 2. Menteri/Kepala Badan
    Persyaratan perizinan berusaha

    Penyampaian proposal teknis

    1.     Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok;

    2.     Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, berupa dokumen kepemilikan atau pernyataan kesanggupan pemenuhan rencana pengadaan mesin utama produksi;

    3.     Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan, berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik, gudang kayu olahan dan tempat/lahan penampungan bahan baku; dan

    4.     Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan, berupa dokumen tenaga kerja professional bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis professional bersertifikat.

    Jangka waktu pemenuhan persyaratan

    -

    Kewajiban perizinan berusaha

    Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;

    2.     Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;

    3.     Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    4.     Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    5.     Melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

    6.     Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

    7.     Mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 3O %(tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

    8.     Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertihkat;

    9.     Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    10.   Membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    11.   Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin, dan

    12.   Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

    13.   Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan Hutan;

    14.   Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jangka waktu pemenuhan kewajiban

    -

  • Skala
    : Usaha kecil
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 10 hari
    Masa Berlaku
    : -
    Parameter
    : -
    Kewenangan
    : 1. Menteri/Kepala Badan, 2. Menteri/Kepala Badan
    Persyaratan perizinan berusaha

    Penyampaian proposal teknis

    1.     Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok;

    2.     Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, berupa dokumen kepemilikan atau pernyataan kesanggupan pemenuhan rencana pengadaan mesin utama produksi;

    3.     Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan, berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik, gudang kayu olahan dan tempat/lahan penampungan bahan baku; dan

    4.     Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan, berupa dokumen tenaga kerja professional bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis professional bersertifikat.

    Jangka waktu pemenuhan persyaratan

    -

    Kewajiban perizinan berusaha

    Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;

    2.     Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;

    3.     Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    4.     Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    5.     Melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

    6.     Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

    7.     Mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 3O %(tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

    8.     Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertihkat;

    9.     Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    10.   Membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    11.   Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin, dan

    12.   Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

    13.   Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan Hutan;

    14.   Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jangka waktu pemenuhan kewajiban

    -

  • Skala
    : Usaha Menengah
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 10 hari
    Masa Berlaku
    : -
    Parameter
    : -
    Kewenangan
    : 1. Menteri/Kepala Badan, 2. Menteri/Kepala Badan
    Persyaratan perizinan berusaha

    Penyampaian proposal teknis

    1.     Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok;

    2.     Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, berupa dokumen kepemilikan atau pernyataan kesanggupan pemenuhan rencana pengadaan mesin utama produksi;

    3.     Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan, berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik, gudang kayu olahan dan tempat/lahan penampungan bahan baku; dan

    4.     Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan, berupa dokumen tenaga kerja professional bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis professional bersertifikat.

    Jangka waktu pemenuhan persyaratan

    -

    Kewajiban perizinan berusaha

    Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;

    2.     Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;

    3.     Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    4.     Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    5.     Melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

    6.     Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

    7.     Mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 3O %(tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

    8.     Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertihkat;

    9.     Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    10.   Membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    11.   Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin, dan

    12.   Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

    13.   Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan Hutan;

    14.   Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jangka waktu pemenuhan kewajiban

    -

  • Skala
    : Usaha Besar
    Luas Lahan
    : Tidak diatur
    Tingkat Risiko
    : Tinggi
    Perizinan Berusaha
    : Izin
    Jangka Waktu
    : 10 hari
    Masa Berlaku
    : -
    Parameter
    : -
    Kewenangan
    : 1. Menteri/Kepala Badan, 2. Menteri/Kepala Badan
    Persyaratan perizinan berusaha

    Penyampaian proposal teknis

    1.     Kepemilikan jaminan pasokan bahan baku berupa dokumen kerjasama pasokan bahan baku atau pernyataan kesanggupan pemenuhan bahan baku dari pemasok;

    2.     Kepemilikan mesin utama produksi pengolahan hasil hutan dengan kapasitas total terpasang mesin produksi maksimal sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan, berupa dokumen kepemilikan atau pernyataan kesanggupan pemenuhan rencana pengadaan mesin utama produksi;

    3.     Kepemilikan/penguasaan atas prasaranan bangunan pabrik, tempat penampungan bahan baku dan gudang kayu olahan, berupa dokumen kepemilikan atau penguasaan atas bangunan pabrik, gudang kayu olahan dan tempat/lahan penampungan bahan baku; dan

    4.     Kepemilikan tenaga kerja teknis professional bersertifikat di bidang pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan, berupa dokumen tenaga kerja professional bersertifikat atau pernyataan komitmen pemenuhan tenaga teknis professional bersertifikat.

    Jangka waktu pemenuhan persyaratan

    -

    Kewajiban perizinan berusaha

    Merealisasikan pembangunan pabrik dan/atau kegiatan pengolahan hasil Hutan;

    2.     Menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas Perizinan Berusaha yang dimiliki;

    3.     Menyusun dan menyampaikan rencana kegiatan operasional setiap tahun melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    4.     Menyampaikan laporan realisasi kinerja secara periodik setiap bulan melalui sistem Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pengolahan Hasil Hutan;

    5.     Melaksanakan PUHH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

    6.     Memiliki jaminan legalitas bahan baku dan produk;

    7.     Mengajukan addendum Perizinan Berusaha apabila merencanakan penambahan jenis pengolahan dan/atau penambahan kapasitas produksi melebihi 3O %(tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;

    8.     Memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga teknis pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertihkat;

    9.     Melaksanakan pengukuran dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    10.   Membayar PNBP atas jasa fasilitas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    11.   Melaporkan pemindahtanganan Perizinan Berusaha atau pemindahan hak atas saham kepada Pemberi Izin, dan

    12.   Melakukan penyesuaian perubahan data pokok dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan apabila melakukan penambahan jenis pengolahan hasil hutan, penambahan ragam produk olahan, atau melakukan perubahan data pokok Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan melalui addendum Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;

    13.   Melakukan kegiatan produksi, memiliki sarana dan prasarana kegiatan pengolahan Hutan;

    14.   Mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Jangka waktu pemenuhan kewajiban

    -

Sebelumnya

INDUSTRI KAYU LAPIS, VENEER DAN SEJENISNYA
Subgolongan ini mencakup : - Industri lembaran veneer (kayu halus) yang cukup tipis yang digunakan untuk melapisi, membuat triplek atau kegunaan lainnya, meliputi proses pelicinan, pencelupan, pelapisan, pengisian, penguatan (baik dengan kertas atau kain) dan dibuat dalam bentuk motif - Industri triplek, panel veneer (kayu halus) dan jenis papan dan lembaran berlapis kayu - Industri papan partikel dan papan serat - Industri kayu padat - Industri kayu berlapis perekat (lem), kayu halus berlapis

INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA
Golongan ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu, barang-barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, termasuk bentuk dasar seperti barang rakitan. Golongan ini juga mencakup pembuatan lembaran tipis veneer (lapisan), plywood (triplek), barang-barang kayu yang dimaksudkan untuk digunakan konstruksi, pembuatan kontainer kayu kecuali koper. Barang kayu lainnya, pembuatan barang-barang dari kayu gabus, jerami dan barang anyaman lainnya

INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA
Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan mebeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya

INDUSTRI PENGOLAHAN
Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan di sini adalah unit yang mengubah bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.