DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

• Skala

  : Usaha Mikro
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  a.      Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  b.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  c.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

• Skala

  : Usaha Kecil
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  a.      Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  b.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  c.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

• Skala

  : Usaha Menengah
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  a.      Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  b.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  c.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

• Skala

  : Usaha Besar
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : PMA, DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  a.      Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  b.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  c.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, tanpa operator yang umumnya dipakai sebagai barang modal usaha. Golongan ini juga mencakup semua jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi tanpa operator, dari mesin dan alat lain yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh industri, seperti mesin penggerak atau uap dan turbin, perkakas mesin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio, televisi dan komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar bergerak, alat pengukur dan pemeriksa, mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat (selain mobil, bus, truk, dan sejenisnya) tanpa sopir, seperti sepeda motor, karavan dan camper dan lain-lain dan kendaraan kereta api (kendaraan yang menggunakan rel) - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi air tanpa operator, seperti perahu boat dan kapal komersil - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi udara tanpa operator, seperti pesawat terbang dan balon udara - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat pertanian dan kehutanan tanpa operator, seperti persewaan produk yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, contohnya traktor pertanian dan lain-lain - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat konstruksi dan teknik sipil tanpa operator, seperti lori derek (crane lorries) dan tangga dan panggung kerja, tanpa pemancangan dan pembongkaran (scaffold dan work platform) - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat kantor tanpa operator, seperti komputer dan peralatan piranti komputer, mesin duplikasi, mesin ketik dan mesin pengolah kata, mesin dan alat penghitung seperti cash register, kalkulator elektronik dan furnitur kantor Subgolongan ini juga mencakup : - Kegiatan penyewaan kontainer akomodasi atau kantor - Kegiatan penyewaan kontainer - Kegiatan penyewaan pallet (alas kontainer) - Kegiatan penyewaan hewan (misal ternak, kuda pacu) Subgolongan ini tidak mencakup : - Kegiatan penyewaan mesin atau alat pertanian dan kehutanan dengan operator, lihat 0161, 0240 - Kegiatan penyewaan mesin atau alat konstruksi dan teknik sipil dengan operator, lihat bagian 43 - Kegiatan penyewaan alat tranportasi air dengan operator, lihat bagiaan 50 - Kegiatan penyewaan alat trasportasi udara dengan operator, lihat bagian 51 - Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing), lihat 6491 - Kegiatan penyewaan kapal pesiar, lihat 7721 - Kegiatan penyewaan sepeda, lihat 7721

Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operasional leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya, tanpa operator yang umumnya dipakai sebagai barang modal usaha. Golongan ini juga mencakup semua jenis peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Golongan ini tidak mencakup kegiatan penyewaan mesin atau peralatan pertanian dan kehutanan dengan operator (0161 dan 0240), mesin dan peralatan konstruksi dan bangunan sipil dengan operator (Golongan pokok 43), alat transportasi air dengan operator (Golongan pokok 50), alat transportasi udara dengan operator (Golongan pokok 51), sewa guna usaha dengan hak opsi (finansial leasing masuk 6491) dan kapal pesiar dan sepeda (7721). Penyewaan kendaraan bermotor roda empat atau lebih tanpa operator baik untuk penumpang, rekreasi dan lainnya masuk golongan 771

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset berwujud dan aset tidak berwujud non finansial, termasuk bermacam-macam barang berwujud, seperti kendaraan, komputer, barang konsumen dan mesin dan peralatan industri, kepada konsumen sebagai pengganti pembayaran sewa atau jangka waktu persewaan. Izin penggunaan aset, seperti paten, trade mark, brand name dan/atau perjanjian franchise untuk pembayaran royalti dan balas jasa lisensi yang dibayarkan pada pemilik aset, juga termasuk pada golongan pokok ini.

Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus