DAFTAR KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)

• Skala

  : Usaha Mikro
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  1.       Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  2.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  3.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

• Skala

  : Usaha Kecil
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  1.       Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  2.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  3.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

• Skala

  : Usaha Menengah
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : NIB
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  1.       Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  2.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  3.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

• Skala

  : Usaha Besar
  Luas Lahan

  : Tidak diatur
  Tingkat Risiko

  : Rendah
  Perizinan Berusaha

  : Izin
  Jangka Waktu

  : -
  Masa Berlaku

  : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
  Parameter

  : PMA, DKI Jakarta, Lokasi Kabupaten/Kota
  Kewenangan

  : Menteri/Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota
  Persyaratan perizinan berusaha

  Tidak ada

  Jangka waktu pemenuhan persyaratan

  -

  Kewajiban perizinan berusaha

  1.       Menerapkan standar K3L (pada saat memulai kegiatan usaha);

  2.     Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat (setiap 1 (satu) tahun sekali, bulan Januari paling lambat tanggal 15 (lima belas));

  3.      Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas (pada saat memulai kegiatan usaha).

  Jangka waktu pemenuhan kewajiban

  -

  ---

Subgolongan ini mencakup kegiatan penyewaan semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, untuk keperluan rumah tangga atau industri (kecuali alat rekreasi dan olahraga) Subgolongan ini mencakup : - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis barang pribadi atau rumah tangga, seperti tekstil, pakaian jadi dan alas kaki, perhiasan, furnitur rumah tangga, tembikar dan gelas, alat makan minum dan dapur, alat listrik, perabot rumah tangga - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi peralatan pesta, seperti dekor dan kostum - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang cetakan dan penerbitan, seperti buku, jurnal, majalah - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi bunga dan tanaman - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan alat untuk amatir atau sebagai hobi misal alat perkakas untuk memperbaiki rumah - Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat elektronik untuk penggunaan rumah tangga Subgolongan ini tidak mencakup : - Sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing), lihat 6491 - Kegiatan penyewaan mobil, truk, trailer dan kendaraan rekreasi tanpa sopir, lihat 7710 - Kegiatan penyewaan barang rekreasi dan olahraga, lihat 7721 - Kegiatan penyewaan kaset video dan disket, lihat 7722 - Kegiatan penyewaan sepeda motor dan karavan tanpa sopir, lihat 7730 - Kegiatan penyewaan furnitur kantor, lihat 7730 - Penyediaan kain linen, seragam kerja dan yang berhubungan dengan binatu, lihat 9620

Golongan ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) barang pribadi dan rumah tangga seperti halnya kegiatan penyewaan peralatan olahraga dan rekreasi serta video tape. Kegiatan ini umumnya mencakup penyewaan jangka pendek barang meskipun untuk kondisi tertentu, barang tersebut mungkin disewa untuk jangka panjang

Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) aset berwujud dan aset tidak berwujud non finansial, termasuk bermacam-macam barang berwujud, seperti kendaraan, komputer, barang konsumen dan mesin dan peralatan industri, kepada konsumen sebagai pengganti pembayaran sewa atau jangka waktu persewaan. Izin penggunaan aset, seperti paten, trade mark, brand name dan/atau perjanjian franchise untuk pembayaran royalti dan balas jasa lisensi yang dibayarkan pada pemilik aset, juga termasuk pada golongan pokok ini.

Kategori ini mencakup berbagai macam kegiatan yang mendukung operasional usaha atau bisnis secara umum. Kegiatan ini berbeda dari kegiatan yang termasuk dalam kategori M, karena tujuan utamanya bukanlah transfer ilmu pengetahuan khusus